Goes to KL

Dalam rangka meningkatkan peranan masyarakat dalam perumusan standar dan guna perbaikan sistem yang berkesinambungan, Badan Standardisasi Nasional bekerjasama dengan Sekretariat Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) melakukan study visit ke Malaysia. Delegasi terdiri dari Drs. Tisyo Haryono, MLS – Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Ir. Mangasa Ritonga, MM – DP MASTAN, Nur Hidayati, S.Si – Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat Pusdikmas – BSN (selaku Sekretariat MASTAN) dan Budi Triswanto, ST – Kepala Sub Bidang Promosi Standardisasi – BSN. Kunjungan kerja selama tiga hari ini (8 – 10 Desember 2009) dilakukan dengan mengunjungi Departemen of Standard Malaysia, Standard users of Malaysia dan Malaysia Productivity Corporation.


Malaysia Standard adalah standar yang berlaku di wilayah Malaysia dan diterbitkan oleh Departemen of Standards Malaysia (DSM), lembaga pemerintah Kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengembangan dan penerapan standar diseluruh sektor industri kecuali sektor kesehatan dan telekomunikasi. DSM terdiri atas Divisi Standardisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan perumusan, penerapan dan promosi Malaysia Standard dan Divisi Akreditasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan akreditasi dan sertifikasi di Malaysia. Untuk kegiatan teknis perumusan standar, DSM bekerjasama dengan SIRIM Berhard. DSM menyediakan dana sedangkan SIRIM mengelola seluruh Panitia Teknis perumusan standar (kecuali PT untuk electrotechnical) dan bertanggung jawab terhadap proses perumusan standar. Untuk memenuhi ketentuan/prinsip keterbukaan dalam perumusan sebuah standar, setiap awal bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember, DSM mengumumkan rencana penyusunan standar pada surat kabar harian berskala nasional. Masyarakat – siapa saja - yang tertarik dapat memberikan masukan secara langsung kepada Panitia Teknis yang terdapat pada SIRIM atau melalui DSM.



Proses perumusan sebuah standar di Malaysia dan Indonesia, pada dasarnya sama, sesuai ketentuan internasional yang telah ditetapkan ISO. Namun, keterlibatan aktif stakeholder standardisasi terlihat lebih jelas dalam sistem yang dikembangkan di Indonesia. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan dan perumusan standar melalui saluran MASTAN, mulai tahap penyusunan draft hingga vote ditahap akhir.


Diskusi berlangsung dengan seru,dilandasi semangat kerja sama dan kesamaan pandang untuk mendukung daya saing industri nasional. Dengan dukungan dana yang kuat dari pemerintah dan pelibatan aktif asosiasi industri dalam menyusun draft standar, Malaysia telah memiliki 5760 standar. Satu hal yang menarik, Malaysia memiliki 16 Standards Writing Organisations dan 23 Industry Standards Committee. Hal ini perlu ditularkan dan disampaikan kepada asosiasi industri/profesi di Indonesia untuk memacu perumusan standar yang berbasis kebutuhan pasar.

Pada hari kedua, kunjungan dilakukan kepada Malaysian Association of Standard Users (Standard Users), sebuah Lembaga nirlaba yang bergerak di bidang edukasi, promosi dan advokasi masyarakat dalam bidang standar. Standard users merupakan organisasi non pemerintah yang didirikan pada September 2004 yang mendapat support dan endorsement dari Department of Standards Malaysia (Standards Malaysia) sebuah lembaga di bawah Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)


Standard users ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan standar, dengan cara mengirimkan wakilnya dalam panitia teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk menggerakkan roda organisasinya, standard users mendapatkan bantuan finansial dari Standards Malaysia, industri dan para donatur. Kesekretariatan Standards users yang berjumlah 3 (tiga) orang didukung penuh oleh Standards Malaysia. Standard users juga melakukan edukasi/pengenalan standar kepada masyarakat, berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah, seminar, kampanye dsb.


Di hari ketiga, kunjungan dilakukan kepada Malaysia Productivity Corporation (MPC), sebuah lembaga federal di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan masukan, bagaimana Malaysia melakukan pembinaan kepada industrinya dalam mengenal dan meningkatkan produktivitas dan mutu usahanya. MPC melakukan aktivitas penelitian, pengelolaan basis data, pelatihan, pengembangan system, dan promosi dalam bidang produktivitas dan mutu. Untuk memberikan insentif bagi industri yang konsisten menerapkan system manajemen mutu – ISO 9001, MPC membuat program Prime Minister Quality Award, Quality Management Excellence Award dan Productivity Award.


Banyak hal yang diperoleh dari kunjungan kerja ini yang dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan program kerja BSN dan MASTAN khususnya dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasionalnya melalui standar. Program yang telah dilakukan di Malaysia tersebut, harus menjadi pemacu kita bekerja lebih keras lagi. Bukan berarti Indonesia tidak melakukan sesuatu atau lebih buruk dari Malaysia, tapi demi hasil yang lebih baik, perbaikan berkesinambungan harus terus dilakukan. (btw/nh)

From Gasibu with SNI

Beragam cara dilakukan untuk mengenalkan standar kepada masyarakat masyarakat, salah satunya lewat kegiatan off air yang melibatkan masyarakat secara langsung. Minggu, 13 Desember 2009, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melawat ke kota Bandung untuk menyelenggarakan kegiatan kampanye sadar mutu dalam bentuk “Gerak Jalan Sehat Bersama SNI”. Acara ini merupakan kolaborasi BSN dengan Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) Koordinator Wilayah Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Radio 99’ers, dan Paguyuban Sapedah Beheula – Bandung.




Kepala Badan Standardisasi Nasional – Dr. Bambang Setiadi, menyampaikan tiga hal, yaitu mengapa kegiatan ini dilakukan, mengapa dipilih Kota Bandung dan terima kasih BSN kepada warga Bandung. “Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan dan menumbuhkan budaya standar dikalangan masyarakat Bandung. Selain itu di Kota ini banyak peristiwa heroisme bagi Bangsa Indonesia dan saat ini Bandung juga menjadi icon kota kreatif ,di Kota Bandung juga banyak terdapat Panitia Teknis Perumusan SNI, sehingga sudah selayaknyalah Kota Bandung mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kegiatan ini”.

Sesaat sebelum tampil, Beliau mengenakan ikat kepala bercorak batik khas jawa barat yang ternyata merupakan penutup kepala khas bandung yang sudah hampir punah. Ikat kepala ini diberikan oleh Caprit Santoso, seniman muda kota Bandung yang tengah menyusun literature permainan khas sunda dan menulisnya berdasarkan panduan penyusunan SNI.

Sebelum Kepala BSN memberikan sambutan sekaligus melepas peserta gerak jalan, peserta dikenalkan dengan Saridhan, icon pelestari lingkungan dari kota Bandung. Beliau mengajak masyarakat untuk konsisten menjaga kebersihan dan merawat lingkungan sekitar demi masa depan anak cucu kita. Saridhan tidak kenal SNI, tidak mengetaui Climate Change namun beliau peduli dengan lingkungan dan dengan penuh kesadaran beliau mencabuti paku-paku yang ada dipepohonan, membersihkan jalan, menegur masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan mengajak masyarakat merawat lingkungan.


Gerak jalan berlangsung di sekitar Gedung Sate – Lapangan Gasibu, icon wisata olahraga pagi bagi masyarakat Bandung, dengan harapan masyarakat yang berada diwilayah ini melihat acara ini dan mengenal SNI. Beragam permainan menarik telah menyambut peserta saat sampai di garis finish, antara lain Detektif SNI, ledger snake (ular tangga) dan SNI Board.



“Susah pisan euy (sunda - red)” kata Ibu Cucu yang terpaksa harus melihat dengan seksama untuk menemukan tanda SNI dalam produk konsumsi sehari-hari dalam permainan Detektif SNI. “ harusnya produsen memasang tanda SNI yang besar dan gampang terlihat agar cepat dikenali masyarakat” lanjut Ibu Cucu. Kang Ridho peserta dari Ujung Berung-Bandung juga menyatakan hal senada dan menambahkan “saat promosi seharusnya produsen juga mengangkat tanda SNI untuk menginformasikan bahwa produknya telah sesuai standar”.
Beragam respon dari peserta gerak jalan ini juga terekam saat lomba SNI Board diadakan. Salah satu peserta menyatakan “wah, ternyata ukuran/nomor celana kita ada standarnya yah, pantesan (sunda - red) membeli celana dimana saja cukup dengan menyebutkan ukuran celana kita”. “bener euy, setopan dimana wae sarua, Di Bandung sarua jeung di Yogya, Medan (benar yah, lampu merah dimana saja sama, baik di Kota Bandung maupun kota Yogya dan Medan) saat mendapat penjelasan tentang “Standar disekelilig kita”. Masyarakat baru menyadari bahwa sebenarnya standar ada disekeliling kita dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Tak pertemuan tanpa perpisahan, gerak jalan ini diakhiri dengan pengundian door prize berupa peralatan elektronik rumah tangga dan telepon genggam. Terlintas semangat para pejuang Bandung saat perang kemerdekaan,

Halo halo Bandung
Ibu Kota Priangan
Sudah lama, beta tidak berjumpa dengan kau
Sekarang telah menjadi lautan api
Mari bung, rebut kembali.

MARI BUNG JADIKAN PRODUK INDONESIA TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI (btw)

SNI Di Jalur Mudik

Tadi pagi baca koran, eh ternyata sudah hampir musim mudik lagi yah. Kebayang-bayang idea promosi yang tak pernah terlaksana, ada sapnduk SNI di jalur mudik. So, iseng deh dah ini hasilnya

Klinik Manajemen Mutu ; terobosan membina UMKM sadar mutu

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, Pemda Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan pembangunan “meningkatkan daya saing produk industri di pasar global, melakukan perkuatan peran UKM/IKM orientasi ekspor”. Daya saing adalah hal mutlak dalam perdagangan global dan untuk itu dibutuhkan produk yang murah namun konsisten dalam kualitas serta kemampuan ketepatan waktu dalam mengirimkan pesanan. Salah satu upaya untuk mendorong daya saing industri Jawa Tengah adalah dengan penerapan Standar Nasional Indonesia, baik SNI Manajemen Mutu maupun SNI Produk. Untuk mengakselerasi industri Jawa Tengah dalam penerapan SNI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memiliki program Klinik Manajemen Mutu & Standardisasi yang khususnya ditujukan bagi UKM. Klinik tersebut mempunyai fungsi fasilitasi pendampingan ke perusahaan. Usaha kecil menengah yang membutuhkan fasilitas tersebut dapat mengajukan sendiri permohonan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian hal ini disampaikan oleh Ir. Ihwan Sudrajat, MM – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dalam sambutannya saat membuka acara “Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Standardisasi dan Lokakarya SNI ISO 9001 2008” di Semarang. Acara ini merupakan kolaborasi MASTAN Korwil Jawa Tengah, Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov Jawa Tengah dan Badan Standardisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional yang diwakili oleh Ir. Budi Rahardjo, MM – Kepala Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, menyampaikan bahwa pada dasarnya standar bukan merupakan hal baru dalam sejarah kehidupan Indonesia, misalnya candi Borobudur yang tentunya dibangun dengan perhitungan cermat dan memiliki aturan baku dalam pembangunannya. Aturan baku ini sebenarnya merupakan standar, namun tidak dilakukan dalam bentuk tertulis. Pada dasarnya penerapan SNI adalah sukarela, namun untuk kepentingan melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat dan Negara serta untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup, SNI dapat ditetapkan menjadi regulasi teknis oleh instansi teknis sehingga penerapannya menjadi wajib. Penyusunan SNI dilakukan oleh Panitia Teknis dan diusahakan harmonis dengan standar internasional atau negara lain, sesuai karakteristik Indonesia. Bahkan bila dianggap perlu, SNI dapat mengadopsi seluruhnya dari standar internasional, misalnya SNI ISO 9001 2008 yang mengadopsi ISO 9001 2008.

Industri Kecil dan Menengah Jawa Tengah, terutama industri makanan dengan produk Bandeng Presto dan Kue Wingko merupakan produk yang telah terkenal sejak dahulu dan Pemerintah mengapresiasi hal ini dengan menetapkan SNI untuk kedua produk tersebut.

Namun bila hal ini tidak digunakan oleh para UKM penghasil produk tersebut tentunya sangat disayangkan, mengingat penerapan SNI dapat mendorong UKM mengembangkan usahanya.

Sinergi yang terjalin antara MASTAN, BSN dan Pemda Provinsi Jateng harus terus ditingkatkan dimasa mendatang, sebagai dukungan bagi masyarakat pelaku usaha/industri mengembangkan usahanya. Bila SNI sudah diterapkan oleh mayoritas pelaku usaha, melindungi produsen dalam negeri dengan regulasi teknis penerapan SNI bukan suatu hal yang ditakutkan lagi. (btw)

Standar dan perekonomian Indonesia

Apakah standar memiliki nilai ekonomi dalam pembangunan Indonesia?

Berdasarkan hasil penelitian ekonomi atas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Badan Standardisasi Nasional atas lima produk, menunjukkan penerapan SNI cukup kuat memberikan dampak positif terhadap nilai ekonomi. Penelitian itu dilakukan berdasarkan nilai tambah dari penerapan SNI, biaya sertifikasi, dan pengujian serta penolakan atas produk impor yang tidak ber-SNI. Kelima produk tersebut di antaranya, air minum dalam kemasan, garam konsumsi beryodium, minyak goreng, pupuk SP 36, dan pupuk KCL.

Hasil penelitian tersebut tidak berbeda jauh dengan penelitian serupa yang dilakukan Jerman dan Inggris. Hasil penelitian Jerman dan Inggris menunjukkan, jika semua pihak yang terlibat dalam kegiatan standardisasi memiliki persepsi yang sama, itu menguntungkan. Dengan formula itu dapat dijadikan model untuk menghitung nilai kontribusi standardisasi ekonomi baik di negara berkembang di kawasan ASEAN dan Afrika.

Hasil penelitian Badan Sertifikasi Nasional pada lima komoditas itu menjelaskan terjadinya peningkatan keuntungan yang cukup signifikan setelah menggunakan standar. Jumlah keuntungannya bervariasi, ada yang Rp 500 miliar, bahkan ada yang Rp 1,3 triliun, tergantung sektornya.

Semakin banyak standar yng diterapkan, berarti semakin banyak keuntungan makro yang dapat diperoleh Indonesia, untuk itu mari para stakeholder standardisasi melakukan tugasnya masing-masing karena penerapan SNI tergantung oleh;
1. Pemerintah, dalam hal departemen teknis yang memiliki kewenangan untuk menjadikan standar sebagai regulasi teknis dan harus konsisten dalam menegakkan aturan (law enforcement)- berapa banyak besi beton (baja tulangan beton) "banci" yang beredar di Indonesia dibandingkan dengan yang sesuai SNI??
2. Pelaku usaha, pada dasarnya penerapan standar adalah sukarela sehingga kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan standar sangat diharapkan
3. masyarakat standardisasi, pihak yang diajak berpartisipasi dalam perumusan SNI agar sungguh-sungguh memberikan masukan
4. Masyarakat umum, bila masyarakat sudah menyadari arti pentingnya standar, mereka akan menjadi kelompok penekan yang mampu mempengaruhi produsen

wassalam

Standar Nasional Indonesia

Standar adalah dokumen berisi ketentuan teknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya, yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh lembaga standar yang berwenang untuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu.

Standar Nasional Indonesia adalah standar yang berlaku di wilayah rpublik Indonesia, yang dirumuskan oleh Panitia Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Indonesia. Standar memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari antara lain;

• Standar digunakan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan setelah uang dan jumlah, (Setelah setuju harga dan jumlahnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kualitasnya? bicara kualitas berarti bicara standar dan konsistensi)
• Memberikan kepastian dalam transaksi (dengan mengatakan produk kami sesuai dengan SNI xxxx, pihak buyer biasanya langsung memahami)
• Memudahkan komunikasi, contoh lampu merah, isyarat yang digunakan dalam lampu merah sama di seluruh indonesia, sehingga masing2 orang tahuapa yang harus dilakukan ketika lampu berwarna merah
• Melindungi keselamatan dan kesehatan manusia
• Melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup

Fungsi standar yang sedemikian penting ini belum banyak disadari oleh masyarakat Indonesia. wassalam